Kopel mencontohkan kasus korupsi yang terjadi di DPRD Kabupaten Tana Toraja dan DPRD Bulukumba yang melibatkan politisi dari partai Golkar.
"Seharusnya Gubernur yang juga pimpinan Golkar harus tegas terhadap siapapun yang sudah mendapat putusan atas penyalahgunaan APBD. Jangan melakukan pembiaran," ucap Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah pada dialog Korupsi di Parlemen di Warkop Roemah Kopi, Jl Sultan Alauddin, Minggu (10/7).
Menurut Kopel, indikasi pembiaran yang dilakukan Syahrul, baik selaku Gubernur maupun Ketua Golkar Sulsel terlihat dari sejauh mana tindakan terhadap politisi Golkar yang tersandung masalah hukum di Sulsel. Bahkan ada diantaranya yang sudah mengikat. Meski begitu belum ada langkah yang ditempuh partai beringin untuk merecall kadernya di parlemen.
Selain Syamsuddin, pembicara lain yang tampil yakni Direktur Pusat Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Dr Zaenal Arifin Muchtar dan penggiat anti korupsi Sulsel, Dr Abraham Samad.
Dr Zaenal menegaskan bahwa penanganan korupsi di Indonesia memang sulit, karena yang banyak terlibat adalah para atasan.
Zaenal yang pernah dibayar 10 buah durian saat menjadi saksi ahli di persidangan, menilai salah satu kesulitan polisi mengungkap kasus koruspi karena banyak melibatkan atasan mereka.
"Ketika KPK atau Mabes Polri melakukan supervisi ke daerah dengan mengirim perwira berpangkat Kompol atau AKBP, maka dia akan berhadapan dengan perwira yang lebih tinggi dari pangkatnya. Demikian pula penyidik dari KPK yang dikirim dengan eselon III harus berhadapan dengan pejabat di daerah dengan pangkat eselon II," jelasnya.
Hal sama disampaikan Abraham Samad. Menurut dia, jika ingin memberantas korupsi, maka harus dimulai dari atas. "Kita harus membersihkan pimpinan kedua institusi secara radikal, bukan setengah hati atau hanya tambal sulam," tegas Abraham yang telah mendaftar sebagai pimpinan KPK.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Umum DPD I Partai Golkar Sulsel, Pangerang Rahim menanggapi pernyataan Kopel yang menuding Golkar dan Gubernur lamban dan setengah harti memberantas korupsi di Sulsel.
Saat dikonfirmasi Minggu (10/7) sore, pengerang yang kini tercatat sebagai anggota Komisi A DPRD Sulsel membantah apa yang dilontarkan Kopel.
Menurutnya, hal itu hanya penilaian dari luar. Semua tudingan itu tidak benar, "Yang pasti Pak Syahrul, baik selaku ketua Golkar maupun Gubernur nyata-nyata mendukung pemberantasan korupsi di Sulsel. Baik dalam proses di pemerintaan maupun di internal partai sendiri," tegasnya.
Menurutnya, Golkar tidak mentolerir kadernya yang terindikasi melakukan korupsi. Hanya saja ada kader yang sudah mendapat tindakan dari partai, namun masih melakukan perlawanan, seperti Andi Muktamar Mattotorang di Bulukumba.
''Berbeda dengan dua mantan anggota DPRD Tana Toraja yang kini tercatat sebagai anggota DPRD Sulsel, belum dapat diberi tindakan sebab belum ada keputusan hukum yajg mengikat,'' jelas politisi gaek ini.
Sumber : http://www.kopel-online.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar