Ketika Bapak/Ibu/Saudara(i) keluarga Bonggakaradeng pulang kampung 5 atau 4 tahun yang lalu, kemudian pulang kampung pada Desember tahun lalu, atau pulang kampung saat ini, maka kita akan menemukan bahwa pada saat kita pulang kampung 5 atau 4 tahun yang lalu, dibandingkan kondisi saat ini tidak ada kemajuan atau perbaikan terhadap infrastruktur jalan dan justru malah sebaliknya, kondisinya semakin buruk dan sangat tidak layak untuk dilalui kendaraan.
 |
| Foto diatas hanyalah salah satu bagian jalan yang menunjukkan lobang yang lebih menyerupai sungai yang kering dari pada disebut sebagai jalan raya. |
Tugas untuk menyediakan infrastruktur jalan yang layak adalah tugas Pemerintah, tetapi kenyataannya pemerintah kurang memperhatikan jalan ke Bonggakaradeng. Sejak pembukaan jalan secara swadaya oleh masyarakat Bonggakaradeng pada awal tahun 90-an, sampai sekarang kita tidak pernah melihat jalan ke kampung diperbaiki secara serius. Sering kali ada anggaran perbaikan/pengaspalan, tetapi sangat terbatas.
Kita juga tidak perlu menyalahkan Pemerintah atau wakil kita di DPRD. Kita berpikiran positif saja bahwa sebetulnya mereka sudah berjuang, tetapi oleh karena keterbatasan dana pemerintah, sehingga tidak pernah mengalokasikan dana yang layak dan cukup untuk memperbaiki jalan ke Bonggakaradeng. Sekedar informasi saja, anggaran untuk pembangunan infrastruktur Tana Toraja tahun 2011 sekitar 48 M, itupun sudah termasuk PNPM Mandiri dan dana-dana insentif lainnya dari pusat dan provinsi. Padahal kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur setiap tahunnya di Tana Toraja sekitar 100 M, sementara APBD Tana Toraja hanya 430 M dimana 60 % adalah belanja rutin termasuk membayar gaji/tunjangan orang tua, keluarga kita yang PNS/Honor, serta pengadaan kebutuhan kantor lainnya termasuk makan minum serta biaya perjalanan dinas dll.......!! Sisanya yaitu sekitar 40% baru dialokasikan untuk kegiatan pembangunan. Padahal idelanya belanja rutin seharusnya 40 % dan 60 % belanja pembangunan. Tapi begitula politik anggaran yang rata-rata dianut oleh pemerintah diseluruh tingkatan di republik ini termasuk Tana Toraja.
Politik Anggaran.
Mengemukakan fakta diatas tidak dimaksudkan untuk melakukan pembelaan terhadap pemerintah, tetapi mencoba memberikan gambaran agar kita bersikap realistis terhadap kondisi yang ada. Ketika logika bisnis yang digunakan, maka "kekurang-pedulian" pemerintah terhadap Bonggakaradeng tentu beralasan. Politik anggaran yang dibuat berdasarkan logika bisnis selalu memperhatikan parameter antara lain :
Jika kita mengalokasikan Anggaran/program ke suatu tempat, return atau hasil apa yang akan didapatkan pemerintah. Pemerintah akan menghitung hasil dari program/ anggaran yang dikeluarkan terutama hasil secara ekonomi, politik maupun sosial.
Selalu mempertimbangkan rasio kependudukan dan konstribusi PAD dalam menentukan politik anggaran. Suatu wilayah yang jumlah pendudukanya besar dan menghasilkan PAD lebih banyak, akan mendapat program anggaran yang besar juga, demikian juga sebaliknya.
Politik Anggaran seperti itulah yang sesungguhnya dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sehinggah kita melihat bahwa Wilayah Bonggakaradeng kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Kita semakin sewot ketika melihat daerah lain yang infrastrukturnya jauh lebih baik dari pada Bonggakaradeng. Dari sisi penduduk dan konstribusi PAD, wilayah kecamatan Bonggakaradeng memang kecil, sehingga program/anggaran yang digelontorkan ke wilayah Bonggakaradeng juga kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan ?
KEBERPIHAKAN Anggaran
Menuntut perlakukan yang adil kepada pemerintah dalam pengertian mendapatkan alokasi anggaran yang "adil"/sama dengan kecamatan lain tentu tidaklah bijak. Yang kita perlu minta kepada pemerintah (melalui demonstrasi, seminar dll) adalah KEBERPIHAKAN politik anggaran dan memohon pengertian wilayah kecamatan lain yang sudah lebih maju untuk sama-sama berpikir bagaimana saudara mereka di Bonggakaradeng dapat juga menikmati kemajuan. Konsepnya adalah meminta pemerintah dan DPRD untuk Anggaran APBD tahun 2012-2013 mengalokasikan dana Pembangunan Inftrastruktur lebih besar (mungkin 40-50%) untuk perbaikan jalan ke Bonggakaradeng dengan konsekwensi pada 2 tahun anggaran berikutnya kita tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pekerjaan ini dibutuhkan "loby-loby" yang intensif baik di DPRD maupun di Pemerintahan. Kita harus meyakinkan pemerintah bahwa return yang mereka akan dapatkan dengan kebijakan ini tidak akan sia-sia. Tantangannya adalah internal kita sendiri. Apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah/Tana Toraja ? Beranikah kita menggaransi bahwa 2 tahun kedepan sumbangan PAD dari Bonggakaradeng bisa meningkat 2 kali lipat dari sekarang ?. Beranikah kita menggaransi pemerintah bahwa 2 tahun kedepan semua bangunan akan memiliki IMB baik melalui pemutihan atau IMB baru ?, tanah-tanah baik tana adat maupun tana pribadi disertifikasi sehingga dapat membayar PBB ke negara (Pemda)?. Beranikah kita berjanji bahwa produksi peranian akan meningkat 2 kali lipat 2 tahun kemudian ?. Dengan garansi/jaminan seperti itu, kita bisa mengatakan kepada pemerintah bahwa pemerintah tidak akan rugi "berinvestasi" dengan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur lebih besar selam 2 tahun anggaran, karena hasil yang akan didapatkan besar manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri maupun Pemerintah.
Akhirnya, semua berpulang pada diri kita sendiri, tetap meratapi ketertinggalan, bersikap progresif dengan maju tak gentar mendemo pemerintah meminta diperlakukan secara adil, atau memilih cara-cara anak-anak muda Bonggakaradeng yang berpikiran "lugu" dan realistis melihat kondisi jalan ke kampung sehingga berinisiatif menggalang dana dengan "CK CK" untuk memperbaiki jalan seberapa meraka mampu. Semua terserah, yang penting tujuannya kita sama, mau melihat kampung halaman kita maju.
Salama' Kaboro'
Sumber : http://peduli-bonggakaradeng.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar