Mantan Presiden Soeharto Sering melakukan incognito

Sejak dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pada bulan Maret 1970, Presiden Soeharto melakukan sebuah terobosan. Yaitu, melakukan incognito, atau perjalanan diam-diam tanpa sambutan resmi kepada seorang presiden.

Mantan Presiden Soeharto kerap melakukan perjalanan ke sejumlah kampung-kampung di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga ke Pulau Bali. Perjalanan itu dilakukannya , untuk memastikan apakah program yang ia canangkan sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

"Kami tidak pernah makan di restoran, menginap di rumah kepala desa atau rumah-rumah penduduk. Untuk urusan logistik, selain membawa beras dari Jakarta, Ibu Tien membekali sambal teri kering dan tempe," kata Try Sutrisno, mantan Wapres dan ajudan Pak Harto, saat bercerita dalam mengenang 90 tahun HM Soeharto, hari Rabu (8/6) di TMII, Jakarta.

Ketika itu, lanjut Try, dirinya dan Pak Harto begitu prihatin dengan kondisi masyarakat. Tetapi, menariknya, kata dia, Pak Harto sangat menikmati perjalanan keluar masuk desa itu. Masih kata Try, incognito yang dilakukan Soeharto, tak hanya sekali saja. Hampir setiap tahun, hal itu ia lakukan. "Bisa berhari-hari perjalanan itu. Tanpa protokoler pula," katanya.

Dalam buku Soeharto yang berjudul The Untold Stories, konon perjalanan incognito itu kerap ia lakukan sepanjang kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Kendati usia Pak Harto ketika itu sudah tak muda lagi


http://berita.liputan6.com

Kadis Pendidikan Nasional akan dilantik, Juli 2011

Sejak tiga tahun terakhir jabatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Tana Toraja lowong. Sebelum menjabat Kepala Inspektorat Toraja Utara, Asir Tandirerung adalah pejabat terakhir Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tana Toraja.

Pemkab Tana Toraja telah mengajukan tiga nama untuk menduduki posisi yang telah lowong sejak tiga tahun terakhir tersebut. tiga pejabat yang diusulkan sebagai calon kadisdik Toraja itu, yakni pelaksana tugas Kadisik Toraja Yohanis Titing, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Toraja Aris Payangan, dan Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Setda Toraja Fransiskus Saverius.

“Sudah ada tiga pejabat yang saya usulkan ke gubernur sebagai calon kepala Dinas Pendidikan. Tiga nama pejabat diserahkan ke Gubernur untuk dipertimbangkan,” ujar Bupati Tator Theofilus Allorerung di Makale.

Tiga pejabat yang diajukan sebagai calon kepala Dinas Pendidikan Nasional Toraja merupakan hasil seleksi dari segi administratif,kepangkatan, dan pendidikan. Rencananya, pelantikan kadisdik beserta pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang saat ini juga masih lowong akan dilakukan pertengahan Juli 2011.

Menanggapai desakan dari ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi yang mendesak Pemkab Toraja agar segera mengisi jabatan-jabatan pimpinan SKPD yang saat ini dijabat pelaksana tugas, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengatakan, “Ada beberapa pejabat pimpinan SKPD yang lowong juga ikut dilantik pada Juli nanti.Tidak menutup kemungkinan, akan ada pergeseran pejabat eselon dua dan III,”Kata Bupati.

Bupati diminta tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi dalam menempatkan pejabat dan bukan karena kedekatan kekeluargaan. “Jabatan kadis itu jangan dibiarkan lowong terlalu lama karena akan memengaruhi kinerja SKPD yang bersangkutan,” kata legislator asal Partai Golkar itu.


Sebagai informasi bahwa Pimpinan SKPD yang lowong saat ini adalah kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah. Jabatan yang lowong itu saat ini dijabat pelaksana tugas.

SMA Negeri Tidak Mampu menampung Ribuan Lulusan SMP di Tana Toraja

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dipastikan tidak akan mampu menampung ribuan siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat di Kabupaten Tana Toraja pada penerimaan siswa baru tahun ini.

Daud Sampe Urang, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan Tana Toraja mengatakan, persaingan masuk ke SMA/SMK negeri tahun ini semakin ketat. Hal ini disebabkan karena daya tampung SMA/SMK negeri tidak sebanding jumlah lulusan SMP. Ada 3.939 orang siswa SMP sederajat yang lulus tahun ini.

Sekitar 1.182 siswa SMP lulusan tahun ini tidak dapat tertampung di delapan SMA Negeri dan SMK Negeri di Tana Toraja. Diperkirakan hanya 2.757 siswa atau hanya 70% siswa SMP lulusan tahun ini yang mungkin akan tertampung. “Itu pun masih bisa bertambah karena kemungkinan ada siswa dari luar daerah yang ingin bersekolah di SMA/SMK di Toraja,”ujar Daud.

Calon siswa SMP yang akan diterima di SMA/SMK negeri minimal memiliki nilai ratarata UN 6,00.Untuk mengatasi minimnya daya tampung siswa di SMA/SMK negeri, tahun depan diupayakan adanya penambahan ruang kelas di sejumlah sekolah.

Promosi Strata dua (S2) Universitas terbuka di Tana Toraja

Promosi Program Pasca Sarjana Strata dua (S2) Universitas terbuka di Tana Toraja dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidkan Kab. Tana Toraja, Minggu (12/6/2011). Hadir, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Daud Sampe Urang.

Daud mengatakan, promosi ini sangat tepat digelar saat ini karena banyak warga Tana Toraja menginginkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun belum menemukan perguruan tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan.
Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tersebut saat ini bekerja di instansi pemerintahan. Pemerintah Tana Toraja juga mendorong aparat pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Kepala Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh UT Dr Sugilar mengatakan, kualitas pendidikan UT tidak perlu diragukan karena perguruan tinggi negeri ini telah mendapat akreditasi dan diakui sebagai perguruan tinggi kelas dunia (world class university).

"Mahasiswa UT saat ini banyak yang mengikuti kuliah di Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Mereka mengikuti program pertukaran mahasiswa yang memang merupakan program UT," kata Sugilar.

Program Pascasarjana UT saat ini mengelola empat program studi S2 yakni Pendidikan Matematika, Manajemen Perikanan, Manajemen, dan Administrasi Publik

Tana Toraja Salah satu dari Tujuh Kabupaten yang Langgar MoU Pendidikan Gratis

Tujuh kabupaten melanggar nota kesepakatan dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam mengalokasikan anggaran program pendidikan gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010.

Rapat Pansus DPRD Sulsel tentang Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel 2010 dengan pejabat Dinas Pendidikan setempat di Makassar, Senin, terungkap kabupaten yang tidak memenuhi kewajibannya mengalokasikan 60 persen untuk anggaran pendidikan.

Tujuh kabupaten tersebut meliputi, Kabupaten Maros, Tana Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, Luwu Utara, Pinrang dan Bone.

Sebelum pendidikan gratis Sulsel digulirkan, gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan seluruh kepala daerah se Sulsel telah menandatangani MoU yang berisi Pemprov Sulsel menanggung 40 persen dan pemerintah kabupaten/kota menanggung 60 persen dari APBD masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Patabai Pabokori membenarkan adanya daerah yang belum memenuhi kewajibannya dalam hal alokasi anggaran.

"Masih ada beberapa daerah di 2010, namun untuk 2011 semuanya sudah memenuhi 60 persen," ucapnya.

Patabai juga yakin, pemerintah kabupaten/kota tidak akan lagi melalaikan kewajibannya karena Pemprov Sulsel sudah membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran pendidikan di daerah mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai anggaran pendidikan gratis.

"Tim dari Kejaksaan Tinggi bersama tim dari Dinas Pendidikan sering turun kelapangan untuk memantau dan mengawasi itu," jelasnya.

Patabai menyebut, Pemprov Sulsel pada APBD Sulsel 2010 mengalokasikan anggaran pendidikan gratis sebesar Rp189 miliar dan meningkat menjadi Rp196 miliar di APBD 2011.

Banyaknya kabupaten yang tidak memenuhi kewajiban 60 persen biaya pendidikan, memunculkan beragam reaksi dari anggota DPRD Sulsel.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel, Jafar Sodding menyebut MoU program pendidikan gratis perlu di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran setiap daerah.

"Ada daerah yang mampu melaksanakan secara penuh program tersebut, ada juga yang kemampuan anggarannya terbatas," ucap Jafar yang juga politis Partai Keadilan Sejahtera

SMAN 3 Makale, Wakil Tana Toraja di Ajang Olimpiade Nasional

Informasi publik menjadi semakin penting sejalan dengan perkembangan dunia global saat ini. Kekurangan informasi akan menyebabkan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apa yang mungkin akan terjadi.

Demikian pula, terhadap dunia pendidikan, khususnya di Tana Toraja. Sebenarnya sudah banyak prestasi yang diukir oleh para pelajar di Tana Toraja, namun karena kurangnya publikasi menyebabkan hal tersebut tidak diketahui publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu Sekolah ternama di Tana Toraja, SMAN 3 Makale ternyata telah banyak meraih prestasi. selain prestasi kedisiplinan berlalulintas yang telah diraih oleh SMAN 3 Makale belum lama ini.

Salah satu prestasi yang membanggakan adalah, SMAN 3 Makale mampu memberangkatkan 9 orang wakilnya dalam lomba Olimpiade Siswa Nasional (OSN) di bidang mata pelajaran, Matematika, Fisika, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian TIK, untuk mewakili Tana Toraja.

"Ke 9 siswa itu mewakili Kabupaten Tana Toraja (Tator) setelah melalui beberapa rangkaian tes dan kompetisi antar siswa se Tator", terang Elie Tawan, Kepala Sekolah SMAN 3 Makale.

Selain itu SMA Neg. 3 Makale juga turut memberangkatkan beberapa Atlet untuk mengikuti Olimpiade Olaraga Siswa Nasional (O2SN) di bidang olahraga yaitu bulutangkis, tenis meja, Atletik dan sepak bola. Yang menurut rencana akan di laksanakan di Makasar pada tanggal 2-5 Juni nanti.

" Mereka berangkat dengan biaya swadaya dari pihak Komite bersama Pihak Sekolah dan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tana Toraja," kunci Elie Tawan.

Komisi II DPRD Tana Toraja melakukan sidak ke SMA Neg. 3 Makale

Untuk mengklarifikasi pemberitaan media tertanggal 20/5/11 tentang adanya pungutan bagi siswa di sekolah, Komisi II DPRD Tana Toraja melakukan sidak ke SMA Neg. 3 Makale. Turut hadir mendampingi Ketua Komisi II yaitu Amir Loga, Andareas Tadan, L.R. Tangko dan Plt. Dinas Pendidikan Yohanis Titing.

Ketua Komite Sekolah Drs. Kandas Baso’ Alloeng bersama kepala sekolah Drs. Elie Tawan dan guru yang menerima komisi II menjelaskan bahwa pungutan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Sebab sebelumnya sudah dilakukan rapat antara komite sekolah dan orang tua siswa.

Pungutan sebesar Rp 300 ribu diperuntukkan bagi kebutuhan sekolah dan juga untuk kenang-kenangan bagi para pendidik yang ada di sekolah sebagai ungkapan terima kasih.

Ditambahkannya, dari 218 siswa yang tamat, 130 diantaranya sudah melunasi pembayaran tersebut. “Pungutan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan orang tua siswa yang diketahui oleh kepala sekolah. Sebelumnya selah dilakukan rapat sebanyak 2 kali,” jelas Drs. Kandas Baso’ Alloeng.

Usai pertemuan tersebut Ir.Kristian H.P.Lambe,MM, mengimbau agar dalam pemberitaan setiap media harus seimbang, dan melakukan kroscek atas data dan informasi yang ada. Pasalnya di semua sekolah ada kewajiban yang harus dibayar setiap penamatan, dan besarannya berdasarkan persetujuan orang tua murid bersama komite sekolah