Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) berkomitmen untuk mengawal kebijakan energi nasional. Kekayaan energi bangsa ini harus diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua I FPDIP Puan Maharani mengungkapkan, saat ini energi lebih banyak dipergunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.Padahal,jika mengacu konstitusi,kekayaan alam adalah milik rakyat dan diperuntukkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat.
“Ke depan kami akan mengawal ini agar kebijakan memerintah terkait energi benarbenar memperhatikan kepentingan rakyat,” kata Puan saat konferensi pers di Ruang FPDIP,Gedung DPR,kemarin. Puan memaparkan, fraksinya di Komisi VII DPR sudah melakukan kajian secara mendalam terkait pengelolaan energi untuk rakyat.
Agar kajian itu lebih memperdalam, FPDIP juga mengagendakan seminar nasional soal energi, Selasa (31/5),dengan narasumber dari pakar dan dari pihak pemerintah. Sekretaris FPDIP Bambang Wuryanto menambahkan, fraksinya sudah menyiapkan data lengkap soal kekayaan energi yang bisa diadu dengan data pemerintah.
Dengan begitu FPDIP tidak asal berargumen dalam memperjuangkan gagasan. Di tempat berbeda,Komisi XI DPR bersikukuh, pemerintah harus meminta restu Dewan terlebih dulu atas penggunaan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk proses divestasi Newmont,Nusa Tenggara Barat.
Wakil Ketua Komisi XI DPR,Harry Azhar Azis mengatakan, sejauh ini tak ada titik temu antara sikap pemerintah pusat dan DPR.“Kalau pemerintah tetap menganggap tidak harus ada persetujuan terlebih dulu,sedangkan DPR menganggap tetap harus ada persetujuan,” katanya kemarin.
Anggota Komisi XI DPR, Maruara Sirait, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah tersebut.Dia mengingatkan agar tindakan Menteri Keuangan tidak menabrak rambu-rambu aturan yang sudah ditetapkan.
“Kami dari partai oposisi jelas tidak ingin ada cacat prosedural dalam persoalan ini,”katanya. Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyebutkan, pemerintah tidak mampu menyajikan perspektif secara holistis terkait keinginan berinvestasi di saham Newmont.
“Ke depan kami akan mengawal ini agar kebijakan memerintah terkait energi benarbenar memperhatikan kepentingan rakyat,” kata Puan saat konferensi pers di Ruang FPDIP,Gedung DPR,kemarin. Puan memaparkan, fraksinya di Komisi VII DPR sudah melakukan kajian secara mendalam terkait pengelolaan energi untuk rakyat.
Agar kajian itu lebih memperdalam, FPDIP juga mengagendakan seminar nasional soal energi, Selasa (31/5),dengan narasumber dari pakar dan dari pihak pemerintah. Sekretaris FPDIP Bambang Wuryanto menambahkan, fraksinya sudah menyiapkan data lengkap soal kekayaan energi yang bisa diadu dengan data pemerintah.
Dengan begitu FPDIP tidak asal berargumen dalam memperjuangkan gagasan. Di tempat berbeda,Komisi XI DPR bersikukuh, pemerintah harus meminta restu Dewan terlebih dulu atas penggunaan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk proses divestasi Newmont,Nusa Tenggara Barat.
Wakil Ketua Komisi XI DPR,Harry Azhar Azis mengatakan, sejauh ini tak ada titik temu antara sikap pemerintah pusat dan DPR.“Kalau pemerintah tetap menganggap tidak harus ada persetujuan terlebih dulu,sedangkan DPR menganggap tetap harus ada persetujuan,” katanya kemarin.
Anggota Komisi XI DPR, Maruara Sirait, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah tersebut.Dia mengingatkan agar tindakan Menteri Keuangan tidak menabrak rambu-rambu aturan yang sudah ditetapkan.
“Kami dari partai oposisi jelas tidak ingin ada cacat prosedural dalam persoalan ini,”katanya. Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyebutkan, pemerintah tidak mampu menyajikan perspektif secara holistis terkait keinginan berinvestasi di saham Newmont.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar